“Mana yang Duluan, Kartu Sehat atau BPJS?”
JAKARTA – Ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema, menyatakan bahwa Kartu Jakarta Sehat sudah lebih dahulu diimplementasikan ketimbang BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dia menolak jika Kartu Indonesia Sehat, sebagai perluasan dari Kartu Jakarta Sehat, dinilai mencontek program BPJS Kesehatan.
“Jadi, bukan kita mencontek BPJS Kesehatan. Emang yang duluan punya ide itu siapa?” ujar Imam saat dihubungi, Senin (16/6/2014).
Imam pun merasa aneh jika ada pihak yang menyebut apa yang dilakukan calon presiden Joko Widodo sebagai sebuah pencitraan. “Kok pencitraan. Jadi begini saja deh, mana yang duluan, Kartu Jakarta Sehat atau BPJS Kesehatan?” tanyanya.
Imam menegaskan, Jokowi menjadikan Kartu Jakarta Sehat sebagai model untuk diaplikasikan secara nasional, dengan nama Kartu Indonesia Sehat. Dia juga mengatakan, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi segera membuat dan mengimplementasikan Kartu Jakarta Sehat, dibarengi dengan Kartu Jakarta Pintar.
“Jadi, sudah ada dan sudah dilaksanakan sebelum BPJS Kesehatan. Jadi, apa salahnya yang sudah dilakukan itu kalau relatif bagus dilaksanakan secara nasional,” katanya lagi.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin, melontarkan kritik untuk calon presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penampilannya dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) malam.
Menurut Nurul, sepanjang debat, Jokowi hanya sibuk pencitraan dan mengusung program yang tak jelas. Nurul menjelaskan, selain sibuk dengan pencitraan, Jokowi juga membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?” kata Nurul pada Minggu malam.
Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, negara saat ini telah menanggung biaya kesehatan rakyat miskin. Dengan begitu, ia menganggap program Kartu Indonesia Sehat yang dibanggakan Jokowi menjadi tak relevan (baca: Nurul Arifin: Kartu Sehat, Kebohongan Besar Jokowi).
Berdasarkan catatan, saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi juga sudah menerapkan kartu sehat bagi warganya. Adapun Kartu Jakarta Sehat diluncurkan di Jakarta pada 10 November 2012.
Sementara itu, meski telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pelaksanaan BPJS Kesehatan baru dimulai pada 1 Januari 2014.
Ini Alasan Jokowi “Tega” Tanyakan TPID ke Prabowo
JAKARTA – Dalam debat capres bertemakan “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”, calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, bingung saat ditanya rivalnya, Joko Widodo, mengenai TPID, yang merupakan singkatan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah.
“Karena beliau (Joko Widodo) nyaman. Kan istilahnya kalau kita bertanya, kita harus tahu apa yang kita tanyakan. Kita dalam debat enggak mungkin bertanya sesuatu yang tidak kita tahu. Nanti kalau orang itu mengembalikan ke kita, kita yang malah enggak tahu,” jawab ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema, saat ditanya mengenai alasan memilih pertanyaan soal TPID, dihubungi, Senin (16/6/2014).
Menurut penuturan Imam, materi yang disampaikan Jokowi dalam debat yang berlangsung pada Minggu (15/6/2014) adalah hasil diskusi dengan para tim. Namun, tim ekonomi Jokowi hanya memberikan topik-topik yang mungkin akan keluar dalam debat.
“Dan beliau (Jokowi) memilih hal-hal yang secara konten comfortable. Memang itu yang beliau pilih dari puluhan bahan. Jadi, kalau dibalikin ke Pak Jokowi lagi, dia bisa menjawab,” ujarnya.
Imam juga menyampaikan, hanya pada bagian pembuka dan penutup saja apa yang disampaikan Jokowi itu sama persis dengan yang disusun tim. Selebihnya adalah improvisasi dari Jokowi dan tergantung pada situasi debat. “Saya hanya menyiapkan konten topik yang mungkin keluar begitu,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo kelihatan bingung tatkala Jokowi melemparkan pertanyaan dengan menggunakan singkatan, TPID. “Apa yang dimaksud TPID, Pak Jokowi?” timpal Prabowo. Kebingungan itu kemudian cair setelah Jokowi menyebutkan bahwa TPID adalah singkatan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah.
Prabowo pun lantas menjawab bahwa akar masalahnya terletak pada peningkatan peranan pemerintah daerah. Dia menjelaskan, tugas kepala daerah menjadi sangat sentral dalam menekan inflasi.
Ini Omongan Abraham Samad soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun
JAKARTA – Prabowo Subianto dalam debat calon presiden melawan Joko Widodo sempat mengutip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun. Jumlah itu lebih besar dari angka yang dipegang oleh tim sukses pasangan capres-cawapres nomor 1 itu, yaitu sebesar Rp 1.000 triliun.
Akan tetapi, setelah pernyataan kebocoran anggaran Rp 7.200 triliun muncul, muncullah polemik. Ada yang menyebut angka itu tidak masuk akal karena terlalu besar, dan ada yang menyatakan Prabowo dinilai tak paham masalah itu. Tim sukses pasangan Prabowo-Hatta buru-buru memberikan klarifikasi mengenai angka yang disebutkan Prabowo tersebut.
Lantas, apakah memang demikian pernyataan Abraham Samad? Bahwa kebocoran anggaran mencapai Rp 7.200 triliun?
Saat memberikan materi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyebutkan bahwa banyak kebijakan impor yang tak jelas.
Selain itu, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.
Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun.
Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.
“Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya saat itu.
Ini Penjelasan Hatta Rajasa soal Kebocoran Anggaran Rp 1.000 Triliun
JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 1 yang berpasangan dengan capres Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, mengatakan, ada dua esensi yang ingin disampaikan capres Prabowo Subianto saat berbicara mengenai kebocoran uang negara Rp 1.000 triliun.
“Pertama, pendapatan negara harus ditingkatkan dengan peningkatan pertumbuhan,” kata Hatta seusai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (16/6/2014).
Hatta menjelaskan, selama ini pertumbuhan ekonomi masih terlalu berpusat di Pulau Jawa sehingga ada kesan bahwa tidak terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. “Harus membangun kawasan berpotensi investasi yang baru sehingga pertumbuhan tidak terkonsentrasi di Jawa, tetapi juga menyebar ke pusat pertumbuhan baru,” katanya.
Kedua, pendapatan negara dapat bertambah dengan mencegah terjadinya kebocoran. Ia mencontohkan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pemerintah harus berupaya maksimal untuk meminimalisasi terjadinya penyelundupan sumber daya alam (SDA).
“Terjadinya penyelundupan, itu semua menjadi potensi yang hilang karena tidak baiknya dalam menjaga aset negara,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo berjanji akan menutup kebocoran negara atau kehilangan kekayaan negara yang angkanya diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. Prabowo mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat jika bisa menguasai kekayaan sendiri dan tidak membiarkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri.
“Tim pakar kami gunakan angka Rp 1.000 triliun yang hilang. Rp 1.000 triliun saja sudah fantastis, di sinilah rencana kami, Prabowo dan Hatta, untuk mengamankan. Jika kami terima mandat nanti, ini sasaran kami ingin tutup kebocoran Rp 1.000 triliun itu,” kata Prabowo dalam acara debat capres-cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu malam.
Ternyata, Hatta yang Serahkan Penghargaan TPID Terbaik ke Jokowi pada 2012
JAKARTA – TPID alias Tim Pengendali Inflasi Daerah hingga kini menjadi perbincangan hangat, menyusul pertanyaan yang diajukan capres Joko Widodo kepada capres Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu malam (15/6/2014).
Selaku kepala daerah, Jokowi memang tidak asing dengan istilah itu karena dia bersinggungan langsung dengan aktivitas perekonomian di wilayah yang dia pimpin.
Saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi berhasil menyabet penghargaan sebagai TPID terbaik tingkat kabupaten kota.
Penghargaan itu diberikan kepada Jokowi pada acara Rakornas TPID 2012 yang bertemakan “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis” pada tanggal 16 Mei 2012.
Penghargaan itu diserahkan oleh Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian dan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, Jokowi, yang menggunakan seragam dinasnya itu, mendapatkan sambutan meriah dari para hadirin yang terdiri dari para pemimpin daerah lainnya ketika naik ke atas podium. Sebab, saat menerima penghargaan tersebut, Jokowi sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Pimpinan daerah lainnya yang mendapatkan penghargaan saat itu adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Asisten II Pemerintah Kota Pematang Siantar Samuel Saragih, dan Wali Kota Balikpapan Rizal.
Satu Isu Ini Tak Akan Ditanyakan Jokowi kepada Prabowo
JAKARTA – Ekonom dari Megawati Institute, Imam Sugema, menjadi salah seorang perumus konten materi debat yang dibawakan Joko Widodo melawan Prabowo Subianto semalam, Minggu (16/6/2014).
Dia mengungkapkan, Jokowi tidak akan menanyakan perihal renegosiasi kontrak perusahaan asing kepada Prabowo Subianto. Alasannya, hal tersebut akan sangat mudah dijawab oleh Prabowo.
“Kita tidak akan menanyakan ke Pak Prabowo, karena beliau sudah hafal jawabannya,” ujar Imam, dihubungi, Senin (16/6/2014).
Dia bilang, Prabowo sudah sering mengeluarkan pernyataan soal renegosiasi, nasionalisasi, dan hal serupa dengan itu terkait kontrak-kontrak dengan perusahaan asing. Imam pun merasa tidak kaget ketika justru Prabowo yang menanyakan hal tersebut kepada Jokowi.
Dia pun mengaku tidak mempersiapkan jawaban khusus lantaran soal itu sudah menjadi pengetahuan umum, dan sudah diketahui pula oleh Jokowi. “Kita bisa meraba-raba arah pertanyaannya. Kalau yang seperti itu bisa dijawab. Kalau isu (renegosiasi) itu sudah jadi pengetahuan umum. Pak Jokowi paham itu. Sudah menjadi common sense,” jelasnya.
Dalam debat capres-cawapres semalam, Prabowo menanyakan kepada Jokowi tentang kontrak-kontrak perusahaan asing yang segera berakhir. Jokowi menjawab, semua kontrak yang akan berakhir harus dikalkulasi mulai dari sekarang.
“Agar jangan sampai, dalam royalti, pembagian keuntungan, pajak minerba itu, negara dirugikan. Kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, arahnya ke sana,” kata Jokowi.
Prabowo pun menimpali kembali dengan pertanyaan tentang kontrak yang merugikan, tetapi masih jangka panjang. “Apa kita tunggu 20 tahun lagi dengan kehilangan nilai tambah? Apa tidak sebaiknya kita minta renegosiasi kontrak yang tidak menguntungkan?” kata Prabowo.
Jokowi pun mengaku belum membuka kontrak-kontrak yang diyakini Prabowo merugikan tersebut. “Saya ini kan belum membuka kontraknya. Kalau sudah kita buka, sudah jelas dan ada peluang untuk merenegosiasi ulang, segera kita lakukan itu. Kalau misal dalam kontrak itu bisa beli sekarang, kalau kita punya BUMN yang punya kemampuan, kenapa tidak kita lakukan?” ujar Jokowi.
dreamingpost.com
sumber : kompas
DP 
Leave a Reply